Jakarta|RK– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah. Komitmen itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, yang memimpin langsung Roadshow Jilid II Pemkab Inhu ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Jumat 10 juli 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ade Agus Hartanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan disambut langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya di bidang ketahanan pangan, peningkatan perekonomian daerah, serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ade Agus Hartanto menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat.
Pertama, penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi potensi pertanian dan pangan lokal.
Kedua, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor perkebunan dan perikanan.
Ketiga, pembangunan yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, sejumlah pasar saat ini mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun usia bangunan yang sudah tidak layak.
“Pasar tradisional merupakan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tempat perputaran uang, sekaligus penggerak aktivitas UMKM. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pasar-pasar tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ade Agus Hartanto juga menyampaikan persoalan pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), khususnya lahan yang telah ditanami kelapa sawit.
Ia mengusulkan agar pengelolaan lahan tersebut dilakukan melalui koperasi desa sebagai solusi untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Wamenko Pangan Dr. Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkab Inhu yang aktif “menjemput bola” ke kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Ia menyatakan sependapat dengan usulan pengelolaan lahan sawit melalui koperasi desa. Menurutnya, hingga saat ini hasil tanaman sawit pada lahan yang ditertibkan Satgas PKH belum dapat dibukukan oleh perusahaan karena statusnya masih berada dalam pengawasan pemerintah, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Untuk itu, Wamenko berkomitmen mendorong usulan tersebut kepada Agrinas Nusantara agar dapat ditindaklanjuti. Namun ia meminta Pemkab Inhu segera menyusun dokumen resmi sebagai dasar pengajuan, sehingga keberlanjutan pengelolaan dan produksi kelapa sawit di kawasan tersebut memiliki landasan administrasi yang kuat.
Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, diharapkan berbagai usulan strategis tersebut dapat segera direalisasikan.
“Harapannya, ini bisa memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan,” pungkas Bupati Ade Agus.
